KLIK24.NEWS Manado – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Eureka Putra menyampaikan executive summary APBN Sulawesi Utara hingga 31 Desember 2024 di tengah tantangan ketidakpastian global. Faktor-faktor seperti kebijakan stimulus ekonomi Tiongkok, krisis politik di Eropa, dan kebijakan Trump 2.0 terhadap negara berkembang menjadi perhatian utama. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tetap stabil di atas 5%, dengan ekspor-impor menunjukkan surplus dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Tingkat inflasi terkendali, sementara penerimaan perpajakan dan PNBP berhasil melampaui target. Realisasi belanja negara menunjukkan penyerapan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya dalam belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah.
BACA JUGA : Pj. Wali Kota Kotamobagu dan Kapolres Pantau Pencarian Warga Hanyut serta Lokasi Terdampak Banjir
Pada Triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,21% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Ekspor nonmigas didominasi oleh lemak dan minyak nabati, sementara impor terbesar berasal dari bahan bakar mineral. Tingkat inflasi tetap rendah, angka kemiskinan menurun menjadi 6,7%, dan rasio gini menunjukkan ketimpangan yang membaik.
Realisasi APBN mencapai 101,70% dari target dengan defisit Rp17,89 triliun. Sementara itu, realisasi APBD mencapai 95,61%, dengan belanja pegawai sebagai komponen terbesar.
Dari sisi penerimaan perpajakan, hingga akhir tahun 2024, realisasi penerimaan mencapai 100,22% dari target sebesar Rp3,97 triliun, dengan total penerimaan Rp3,98 triliun atau tumbuh 3,37% year-on-year. Kontribusi terbesar berasal dari KPP Pratama Manado yang mencatat penerimaan Rp2,30 triliun, meningkat 11,20% dibanding tahun sebelumnya. KPP Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna masing-masing menyumbang Rp883 miliar, Rp586 miliar, dan Rp209 miliar.
Pada bulan Desember 2024 saja, total penerimaan mencapai Rp566 miliar, dengan Manado sebagai penyumbang terbesar. Dari sisi jenis pajak, PPh mendominasi dengan kontribusi 52% atau Rp2,10 triliun, tumbuh 12,17%. PPN dan PPnBM menyumbang 43,89% atau Rp1,74 triliun, meskipun mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,67%.
PBB mengalami penurunan signifikan sebesar -39% dengan realisasi Rp74 miliar akibat pembayaran tunggakan di tahun sebelumnya. Pajak lainnya tumbuh tipis 1,88% menjadi Rp56 miliar. PPh Pasal 26 dan PPh Final mengalami kontraksi masing-masing -15,84% dan -12,14%, sedangkan PPN Impor justru tumbuh 49%.
BACA JUGA : Mudah dan Cepat! Begini Cara Cek Nama di BI Checking (SLIK) Secara Online
Sektor Administrasi Pemerintahan mengalami perlambatan akibat berkurangnya pembayaran dari bendaharawan pemerintah, meskipun masih menjadi sektor penopang utama dengan penerimaan Rp1,151 triliun. Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,47%, sementara sektor Real Estat mengalami kontraksi sebesar -15,57%. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga mengalami penurunan akibat melemahnya penerimaan pajak dari komoditas seperti kopra dan jual beli ikan.
Paparan ini disampaikan dalam kegiatan Bacirita APBN: ALCo Regional Sulawesi Utara, sebuah press conference untuk menyampaikan kinerja Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara hingga 31 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing unit eselon I Kemenkeu, termasuk DJP yang diwakili oleh Kepala Bidang P2Humas, Joga Saksono.
Acara ini diakhiri dengan sesi diskusi yang membahas tantangan utama ke depan, terutama dalam aspek administrasi, pertanggungjawaban, serta efisiensi belanja dalam implementasi APBD 2025 sesuai dengan regulasi perpajakan daerah.***
