Wakil Wali Kota Kotamobagu Pimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan: Tegaskan Pentingnya Data dan Sinergi OPD

KLIK24.NEWS Kotamobagu — Pemerintah Kota Kotamobagu terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan. Bertempat di Ruang Kerja Wali Kota Kotamobagu, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Selasa (22/4).

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sofyan Mokoginta., S.H., M.E., para Asisten, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

BACA JUGA : RPJMD 2025–2029 Disepakati! Wali Kota Weny Gaib dan DPRD Kotamobagu Teken Nota Kesepakatan

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya data riil dan strategi yang tepat sasaran untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Kotamobagu.

“Setiap Perangkat Daerah harus menyampaikan data riil terkait kondisi kemiskinan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Rendy.

Ia juga meminta agar setiap OPD dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, serta mendorong lahirnya inovasi dari masing-masing dinas.

“Contohnya seperti peran Dinas PRKP dalam program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni, atau Dinas PUPR dalam penyediaan air bersih dan sanitasi,” lanjutnya.

BACA JUGA : PLN Siaga Penuh! Pastikan Listrik Andal Saat PSU Pilkada Parigi Moutong 2025

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Kotamobagu, Chelsia Paputungan, S.T., M.E., menyampaikan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk mengevaluasi dan menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terarah dan efektif.

“Program kegiatan harus didukung dengan data yang terverifikasi, kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tupoksi masing-masing,” jelas Chelsia.

Rapat ini menjadi langkah awal menuju penyusunan strategi pembangunan sosial yang lebih kuat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.***

Tinggalkan Balasan