KLIK24.NEWS Manado — Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan strategis ini digelar pada Rabu (21/5/2025) di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado.
BACA JUGA : Wawali Rendy Mangkat Serahkan SK Pelaksana Harian Sekda dan Sejumlah Pejabat Pemkot Kotamobagu
Kunker tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., yang mendampingi langsung rombongan Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., memimpin rombongan yang terdiri atas para anggota Komisi II DPR RI serta sejumlah pejabat penting dari kementerian terkait.
Turut hadir pula Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Agus Fatoni, M.Si., yang memberikan paparan mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., beserta para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, staf khusus Gubernur Sulawesi Utara, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut juga hadir dalam forum ini.
Dalam kegiatan tersebut, para kepala daerah termasuk Wali Kota Kotamobagu mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dan menyampaikan berbagai hal terkait pelaksanaan pengelolaan BUMD dan BLUD di wilayah masing-masing. Diskusi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD serta BLUD agar semakin transparan, akuntabel, dan mampu berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.
BACA JUGA : Momentum Hari Kebangkitan Nasional, SP PLN dan Forkom BUMN Rapatkan Barisan Kawal Asta Cita Prabowo-Gibran
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Komisi II DPR RI tersebut. Ia berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan badan usaha dan layanan publik daerah.
“Pertemuan ini sangat strategis, karena membuka ruang evaluasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong peran BUMD dan BLUD sebagai ujung tombak pelayanan dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Wali Kota Weny Gaib.
Kunker ini diakhiri dengan sesi dialog interaktif yang menggali masukan dari pemerintah daerah sebagai dasar perumusan rekomendasi Komisi II DPR RI kepada kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.***
