KLIK24.NEWS BOLTIM – Pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Bolaang Mongondow Raya (BMR), yang digelar di Hotel Sutan Raja Kotamobagu pada Kamis, 7 Maret 2024, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto mengajak seluruh Kepala Daerah se-BMR untuk berkolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dan dihadiri oleh semua Kepala Daerah se-BMR, serta perwakilan dari masing-masing instansi vertikal.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko, mengapresiasi performa terbaik yang telah ditunjukkan oleh pemerintah provinsi Sulut dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sulut dalam menjaga stabilitas harga pasca pemulihan ekonomi Indonesia. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari partisipasi lima daerah di kawasan BMR, yang memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan di Sulut.
Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, turut mengapresiasi peran penting BI dalam mengendalikan inflasi daerah. Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan karena inflasi akan sangat terasa ketika stabilitas harga tidak terjaga.
Bupati Mamonto juga mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2023, harga komoditas pangan mengalami kenaikan yang memberikan dampak positif bagi petani. Namun, pada Januari 2024, harga komoditas pangan mengalami penurunan drastis, menyebabkan deflasi. Beliau menyoroti masuknya pasokan hasil komoditas dari luar daerah BMR yang menyebabkan penurunan harga komoditas lokal.
Dalam hal ini, Bupati Mamonto berharap adanya kerjasama antar kepala daerah di lima Kabupaten/Kota se-BMR untuk mengatasi atau menghentikan pasokan komoditas dari luar. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga komoditas pertanian di BMR, yang tentunya menguntungkan para petani secara ekonomi.
Dengan adanya ajakan kerjasama ini, diharapkan terjadi sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah di BMR dalam upaya pengendalian inflasi dan perlindungan kepentingan petani lokal.***
