KLIK24.NEWS Jakarta — Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) resmi menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan PT PLN (Persero) untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Kerja sama strategis ini menjadi langkah awal penjajakan peluang investasi pada proyek-proyek pembangkit EBT yang dikembangkan melalui anak usaha PLN, yakni PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dan PLN Indonesia Power Renewables (PLN IPR).
Sebagai sovereign fund dengan mandat ganda, Danantara Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan. Sejalan dengan tantangan perubahan iklim dan kebutuhan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, sektor EBT menjadi salah satu prioritas utama investasi Danantara Indonesia karena dinilai memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penguatan ketahanan energi nasional, hingga penciptaan lapangan kerja hijau.
PLN sebagai penyedia listrik nasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan memiliki visi yang sejalan dalam mendorong transisi energi di Tanah Air. Berbagai langkah telah dilakukan PLN untuk meningkatkan kapasitas pembangkit EBT secara bertahap dan terukur, seiring dengan upaya memperkuat bauran energi bersih serta menurunkan emisi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa Danantara Indonesia hadir sebagai institusi investasi strategis berorientasi jangka panjang yang mendukung pembangunan energi masa depan Indonesia.
BACA JUGA : Terik Tak Surutkan Dedikasi, Tim Pantera Samapta Polres Kotamobagu Intensifkan Patroli Kamtibmas
“Danantara Indonesia berkomitmen mendorong pengembangan energi yang tidak hanya menghasilkan imbal hasil finansial, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. Energi baru terbarukan merupakan sektor kunci dalam memastikan sistem energi yang lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan. Penandatanganan HoA ini menjadi tonggak awal dalam menjajaki kebutuhan investasi strategis yang besar, memperkuat swasembada energi, mendukung transformasi hijau, serta merespons tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak,” ujar Pandu.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan kolaborasi yang erat serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
“Transisi energi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat dan pembiayaan yang solid. Kehadiran Danantara Indonesia akan memperkuat langkah PLN dalam mengembangkan energi terbarukan secara lebih terstruktur, sekaligus memastikan proyek-proyek hijau dalam RUPTL dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta sistem ketenagalistrikan nasional,” ungkap Darmawan.
Dalam RUPTL 2025–2034, Pemerintah menetapkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 70 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya bersumber dari energi terbarukan. Melalui kerja sama ini, Danantara Indonesia dan PLN akan menggabungkan kapabilitas investasi dengan keahlian operasional di sektor ketenagalistrikan untuk mendorong pencapaian target EBT nasional secara lebih optimal.
Pandu Sjahrir menambahkan, kolaborasi lintas institusi menjadi kunci keberhasilan percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
“Melalui kolaborasi dengan PLN, kami dapat menyelaraskan kapabilitas investasi dengan kesiapan operasional di sektor ketenagalistrikan. Danantara Indonesia tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi serta membantu mengatasi tantangan pengembangan proyek, menghadirkan akses permodalan yang kompetitif, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja hijau,” jelasnya.
Penandatanganan HoA ini merupakan tahap awal dari penjajakan kerja sama investasi antara Danantara Indonesia dan PLN. Rincian bentuk dan struktur investasi akan diumumkan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta hasil proses uji tuntas yang dilakukan oleh para pihak.***
.
