KLIK24.NEWS Kotamobagu – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, S.E., M.Ec.Dev., mulai tancap gas menginisiasi program pemberdayaan perempuan berbasis potensi lokal. Sektor kakao organik dipilih sebagai fokus utama dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat ekonomi keluarga di Kotamobagu.
Langkah konkret tersebut diawali dengan kunjungan lapangan ke perkebunan dan lokasi pembibitan kakao milik praktisi pertanian, Akbar Damopolii, di Kelurahan Pobundayan, Jumat (23/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ny. Rindah didampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Kotamobagu, Piter Suli, untuk meninjau langsung potensi pengembangan kakao yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
Ny. Rindah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari studi banding TP-PKK Kota Kotamobagu ke Jungle Gold Bali, yang dikenal sebagai sentra pengolahan kakao berbasis pemberdayaan masyarakat. Dari hasil studi tersebut, ia melihat peluang besar bagi kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga, untuk berperan aktif dalam rantai produksi kakao.
BACA JUGA : Pelayanan Prima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu
Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada budidaya, tetapi juga mencakup pembibitan, pengolahan hasil, hingga pemanfaatan limbah kakao yang bernilai ekonomis.
“Fokus utama kami adalah mendorong keterlibatan ibu rumah tangga. Kami ingin para ibu tidak hanya mengurus domestik, tetapi juga memiliki produktivitas ekonomi di waktu luang mereka,” ujar Ny. Rindah.
Ia menambahkan, program pemberdayaan berbasis kakao organik ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan di Kota Kotamobagu.
Ke depan, TP-PKK Kota Kotamobagu berencana menyusun program pendampingan dan pelatihan terpadu agar potensi kakao organik dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga serta perekonomian daerah.***
.
.
