KLIK24.NEWS Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025. Kebijakan ini diambil seiring masih berlangsungnya masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) sebagai bagian dari transformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional.
Dalam pengumuman resmi DJP disebutkan bahwa batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025 yang semula jatuh pada 20 Januari 2026, kini diberikan relaksasi hingga 28 Februari 2026.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, sekaligus menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak selama proses adaptasi terhadap sistem baru tersebut.
Selain perpanjangan waktu, DJP juga memberikan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hingga batas akhir relaksasi. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan melalui dua mekanisme, yakni tidak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian SPT, atau apabila STP telah diterbitkan maka Kepala Kantor Wilayah DJP akan melakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas nama DJP.
BACA JUGA : Sinergi Kemenkeu-Satu, KPP Pratama Kotamobagu dan KPPN Kotamobagu Gelar Upacara Harilah Pancasila
Meski demikian, DJP tetap mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025 melalui sistem Coretax DJP sebelum masa relaksasi berakhir.
“Relaksasi ini diberikan agar Wajib Pajak memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru, sekaligus memastikan proses pelaporan pajak berjalan lebih tertib dan optimal,” demikian disampaikan dalam pengumuman DJP.
Melalui kebijakan ini, DJP berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh Wajib Pajak dalam menyukseskan implementasi sistem Coretax DJP, yang menjadi bagian penting dari upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.***
.
.
