Wali Kota Kotamobagu Terima Kunjungan Kepala BPKP Sulut, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Akuntabilitas

KLIK24.NEWS Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, di ruang kerja Wali Kota Kotamobagu, Rabu (25/02/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Turut mendampingi Wali Kota dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Inspektorat Daerah Rahfan Mokoginta serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu Fenti Dilasandi Mifta.

Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan BPKP dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pembangunan yang akuntabel dan transparan.

Kepala Inspektorat Daerah Kotamobagu, Rahfan Mokoginta, menjelaskan bahwa kedatangan Tim BPKP Provinsi Sulawesi Utara selain bersilaturahmi juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang sedang berlangsung di daerah.

“Iya, tadi perwakilan BPKP Provinsi Sulut datang bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota Kotamobagu, serta melaporkan beberapa kegiatan di Kotamobagu, termasuk terkait program TB Paru di Dinas Kesehatan yang merupakan program Presiden,” ujar Rahfan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, menegaskan bahwa kunjungan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap program pemerintah pusat di daerah.

“Selain bersilaturahmi, kami menyampaikan bahwa saat ini sedang melakukan evaluasi program dari pemerintah pusat, yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kesehatan,” ungkap Heru.

Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut berbagai hal dibahas, terutama terkait dukungan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Kota Kotamobagu.

“Intinya, BPKP siap mengawal pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan program pemerintah pusat yang ada di Kotamobagu,” singkatnya.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, demi memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***

. .

Tinggalkan Balasan