KLIK24.NEWS Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan pengumuman resmi terkait maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai DJP. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon, maupun tautan mencurigakan yang mengatasnamakan otoritas pajak.
Dalam keterangannya, DJP menegaskan bahwa berbagai modus penipuan kini semakin beragam, memanfaatkan isu-isu aktual di bidang perpajakan sebagai kedok untuk menjerat korban.
BACA JUGA : Persami KKRI Kodim 1303/Bolmong Resmi Dibuka, Generasi Muda Ditempa Jadi Patriot Berkarakter
Beberapa latar belakang yang kerap digunakan pelaku antara lain:
- Pemadanan NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan
- Implementasi aplikasi Coretax DJP
- Mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP
Adapun modus yang sering dilakukan oknum penipu meliputi:
- Menghubungi masyarakat melalui WhatsApp dan meminta mengunduh file berformat .apk
- Mengirim tautan palsu aplikasi M-Pajak
- Meminta pelunasan tagihan pajak melalui pesan WhatsApp
- Menawarkan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Mengirim tautan palsu pembayaran meterai elektronik
- Menelepon dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP
DJP menegaskan, masyarakat tidak boleh sembarangan mengklik tautan atau mengunduh file mencurigakan, terutama dengan format aplikasi (.apk) yang dikirim melalui pesan pribadi.
BACA JUGA : Kadet KKRI Bolmong Antusias Ikuti Pelatihan P3K, Dibimbing Langsung Tim Rumkitban Kotamobagu
Apabila menerima permintaan atau pesan mencurigakan, masyarakat dapat melakukan konfirmasi resmi melalui saluran berikut:
- Kantor pajak terdekat
- Kring Pajak 1500200
- Email: [email protected]
- Akun X @kring_pajak
- Situs https://pengaduan.pajak.go.id
- Live chat pada https://www.pajak.go.id
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan penipuan melalui:
- Laman https://aduannomor.id untuk aduan nomor telepon penipu
- Laman https://aduankonten.id untuk aduan konten, tautan, atau aplikasi penipuan
- Saluran pengaduan Aparat Penegak Hukum
DJP berharap pengumuman ini dapat disebarluaskan agar masyarakat semakin waspada dan terhindar dari kerugian akibat tindak penipuan yang mencatut nama institusi pajak.***
.
.
