KLIK24.NEWS – Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, ketika kebijakan perpajakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, berbagai dampak negatif mulai muncul, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Beban Rakyat Kecil Semakin Berat, Kebijakan pajak yang tidak adil sering kali dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah dan kesenjangan ekonomi semakin melebar.
Pengamat ekonomi menilai bahwa tanpa adanya perlindungan yang memadai, kelompok rentan akan menjadi pihak yang paling terdampak. “Jika pajak lebih banyak dibebankan kepada konsumsi daripada kekayaan atau penghasilan tinggi, maka rakyat kecil yang paling merasakan tekanannya,” ujar salah satu analis kebijakan publik.
Ketimpangan Sosial Meningkat, Ketika sistem perpajakan tidak progresif, ketimpangan antara si kaya dan si miskin cenderung meningkat. Kelompok berpenghasilan tinggi yang seharusnya menanggung beban lebih besar justru dapat memanfaatkan celah regulasi, sementara masyarakat bawah terus dibebani pajak tidak langsung.
Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlemah kohesi masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial.
BACA JUGA : Wawali Rendy Mangkat Resmi Tutup Kotamobagu Ramadhan Festival 2026, Dorong UMKM dan Perkuat Silaturahmi
Menurunnya Kepercayaan Publik, Dampak lain yang tak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika rakyat merasa pajak yang mereka bayarkan tidak kembali dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, muncul persepsi ketidakadilan.
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak juga memperparah situasi. Masyarakat menjadi enggan untuk patuh membayar pajak, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya penerimaan negara.
Pertumbuhan Ekonomi Terhambat, Kebijakan pajak yang tidak berpihak pada rakyat juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Beban pajak yang tinggi pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), misalnya, dapat mengurangi daya saing dan menghambat ekspansi usaha.
Padahal, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar. Jika tidak didukung kebijakan fiskal yang adil, potensi pertumbuhan ekonomi bisa terhambat secara signifikan.
BACA JUGA : Safari Ramadhan PLN Suluttenggo Tebar Berkah di Banggai, Santuni Anak Yatim hingga Marbot Masjid
Harapan Akan Reformasi Pajak yang Berkeadilan, Para ahli menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Pajak seharusnya tidak hanya menjadi alat pengumpulan dana, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial.
Pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok rentan, dengan memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pajak tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai sarana gotong royong untuk membangun kesejahteraan bersama.***
.
.
