Jakarta,Klik24.News- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini, mengutamakan kepentingan bagi Nasib Penambang Rakyat, terkait Pembelian Emas.
Sabtu (11/04/2026).
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus SE, secara langsung temui PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) di
Jakarta, Jumat (10/4/2026), yang diterima Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, untuk bicarakan mitra kerja sama.
“Terobosan program Gubernur Sulut
Yulius Selvanus SE ini,tidak sekedar pertemuan formal, melainkan demi untuk masyarakat Penambang yang ada di Sulawesi Utara. Pembicaraan utama terkait dengan Pembelian Emas, yang selama ini di Nilai belum ada kestabilan harga pembelian Emas Penambang Rakyat di Sulawesi Utara.
Sehingga pihak Pemerintah Sulut,
Bermitra dengan PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk Stabilnya harga Emas Penambang Rakyat di Sulawesi Utara.
“Pasalnya,Penambang Rakyat juga berkeinginan agar Pembelian Emas,
harus transparan, berkeadilan, dan mengacu pada standar global.
Begitu juga harus ada acuan yang jelas, termasuk untuk standar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA),”Jelas Gubernur Sulut Yulius Selvanus SE.
Sulawesi Utara tercatat memiliki sedikitnya 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Potensi 63 Blok Wilayah Tambang Rakyat ini, telah menjadikan sektor untuk pertambangan rakyat sebagai salah satu prioritas harapan oleh penambang Rakyat, dalam sistem Perekonomian masyarakat Sulut.
Kemudian di balik potensi tersebut, penambang masih diperhadapkan pada berbagai persoalan klasik yakni, dalam Akses pasar terbatas terkait harga jual fluktuatif, dan cenderung masih rendah serta
Minimnya teknologi dan standar keselamatan atas Risiko kerusakan lingkungan. Kondisi ini mendorong Pemprov Sulut untuk mencari mitra strategis yang tidak hanya mampu menyerap hasil tambang, tetapi juga membangun sistem yang lebih berkelanjutan kedepan yang lebih baik lagi,” Tuturnya.
Dalam skema yang tengah dibahas bersama PT.Aneka Tambang Tbk (Antam), diproyeksikan menjadi offtaker utama bagi hasil tambang rakyat. Artinya, Antam akan membeli emas dari penambang dengan mekanisme sesuai harga yang lebih kompetitif, transparan.
Begitu juga, perusahaan BUMN tersebut juga diharapkan berperan sebagai mitra pendamping melalui
Standarisasi kualitas emas untuk
Pendampingan teknis kepada para penambangan, Sehingga Edukasi atas keselamatan kerja di dalam
Penerapan teknologi atas ramah lingkungan bisa teratasi.
“Peran PT.Aneka Tambang Abk (Antam) kita dorong lebih luas,dan bukan hanya sebagai pembeli, tapi juga menjadi pembina. “Kita ingin penambang rakyat naik kelas, lebih profesional,untuk Bertambang.
“Mari kita jaga bersama-sama atas lingkungan agar tertata dan teratur,”
Pesan Gubernur Sulawesi utara Yulius Selvanus SE.
Kerja sama ini juga selaras dengan agenda nasional hilirisasi mineral, di mana daerah tidak hanya untuk menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga bagian dari rantai atas nilai industri,”Pungkasnya.
Di sisi lain, dalam aspek lingkungan agar menjadi perhatian serius. Pemerintah provinsi Sulut juga, menegaskan bahwa, penguatan tambang rakyat harus berjalan beriringan dengan objek praktik pertambangan yang aman, dan berkelanjutan,”Tandasnya.
Begitu juga, tim teknis dari Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut, tengah mematangkan detail kerja sama untuk Fokus pembahasan meliputi,
“Mekanisme pembelian Emas dan penyerapan hasil tambang dalam
Standar kualitas dan kadar emas, Sesuai Pola kemitraan dengan kelompok penambang lokal, sesuai
Program pelatihan, pendampingan di lapangan.
“Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT. Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan, menandakan keseriusan lintas sektor dalam mengawal program ini.
Inisiatif ini diharapkan membawa, dampak nyata bagi ribuan keluarga masyarakat penambang yang ada di Sulawesi Utara, mulai dari peningkatan pendapatan, kepastian harga, hingga akses terhadap teknologi dan pengetahuan yang lebih modern.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, menjadi contoh bagaimana pihak pemerintah daerah untuk dapat memainkan peran, dalam strategis untuk menciptakan keadilan, ekonomi di sektor sumber daya alam, melalui kolaborasi konkret dengan BUMN.
“Jika terealisasi atas optimal ini, kemitraan ini berpotensi menjadi model nasional dalam penataan tambang rakyat untuk mengubah di sektor Pertambangan, yang selama ini identik dengan ketidakpastian. Hal ini menjadi pilar ekonomi rakyat, yang berdaya saing berkelanjutan.
(Jhon.W/Nofta.P).
.
.
.
