KLIK24.NEWS Kotamobagu – Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si, melakukan peninjauan infrastruktur dan fasilitas umum di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan masyarakat, tokoh lokal, dan anggota Dewan yang membahas aspirasi dan kebutuhan daerah.
BACA JUGA : Banjir Peminat, Waktu Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 Diperpanjang Hingga 14 November 2024
Dalam pernyataannya, Abdullah Mokoginta menjelaskan pentingnya peninjauan lapangan untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat. “Ini adalah langkah konkret setelah pertemuan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di sini. Banyak hal yang perlu kami tindak lanjuti untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Wali Kota menekankan pentingnya proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai mekanisme untuk menentukan prioritas pembangunan. “Kami akan mengupayakan agar aspirasi ini dapat diproses. Namun, harus ada skala prioritas mengingat anggaran daerah yang terbatas. Jika anggaran mencukupi, kami akan realisasikan semua kebutuhan,” tambahnya.
BACA JUGA : PLN Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal dengan Penyerahan 12 Kontainer untuk UMKM di Balaroa Palu
Abdullah juga menyatakan perlunya sinergitas antara masyarakat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Semua yang kami lihat di lapangan sangat penting, tetapi harus diprioritaskan. Kami akan berupaya menangani semua ini secara efektif,” tandasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hj. Haslinda Rotinsulu, S.E., serta Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Suryadi Baso, S.P., M.E. dan Deddy S. Pontoan, yang bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua LPM Kelurahan Kotobangon, Kurniawan Mokodompit, serta masyarakat setempat, turut serta dalam diskusi terkait kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.***
