Krisis LPG 3 Kg di Kotamobagu, Pemkot Siap Tindak Tegas Pangkalan Nakal dan Penimbun Gas!

Adnan Masinae

KLIK24.NEWS Kotamobagu – Kota Kotamobagu tengah menghadapi krisis pasokan gas elpiji 3 kilogram, yang semakin meresahkan masyarakat. Ironisnya, di balik kelangkaan ini, terungkap adanya oknum pangkalan elpiji yang diduga menyelundupkan tabung gas ke luar daerah, alih-alih didistribusikan untuk kebutuhan warga setempat.

BACA JUGA : Bingkisan Spesial Idul fitri: 12 Ide Hampers Lebaran Unik dan Bermakna

Hal ini diungkapkan langsung oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkot Kotamobagu, Adnan Masinae, dalam sebuah rapat evaluasi yang membahas ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri.

“Di Kotamobagu sebenarnya stok gas elpiji cukup, namun justru ada pihak luar yang memanfaatkan celah membeli gas di sini lalu membawanya ke daerah lain. Ini yang harusnya tidak terjadi!” tegas Adnan.

Lebih jauh, Adnan mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Oknum yang terbukti menimbun atau menyalahgunakan distribusi gas akan ditindak tegas.

“Kalau ada yang menimbun, akan kami sidak. Sudah ada Satgas yang kami bentuk. Jika ketahuan, izinnya bisa langsung kami cabut! Masyarakat juga kami minta aktif melaporkan jika melihat kejanggalan,” ujarnya.

BACA JUGA : Kapolres Kotamobagu Pimpin Sertijab Kabag Ops, Dua Kasat, dan Lantik Kasi Pengawasan

Krisis ini menjadi perhatian serius Pemkot, terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan kebutuhan elpiji. Untuk itu, pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota gas 3 kg guna memenuhi lonjakan permintaan.

“Dari sebelumnya 6.000 tabung, kami sudah ajukan penambahan hingga 10.000 tabung. Kami masih menunggu realisasinya usai rapat koordinasi di Manado,” ujar Adnan dengan nada optimis.

Pemkot Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk menormalkan kembali distribusi gas, termasuk memperketat pengawasan terhadap pangkalan-pangkalan elpiji yang tidak menjalankan fungsinya secara benar. Pemerintah juga membuka jalur aduan masyarakat untuk mengantisipasi penyimpangan yang bisa merugikan warga.***

Tinggalkan Balasan