KLIK24.NEWS Manado — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut) terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPAKD se-SulutGo tahun 2025 yang berlangsung di Luwansa Hotel Manado, Kamis (3/7/2025).
Rakor ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi, menyinergikan, dan mengoptimalkan program-program percepatan akses keuangan di daerah.
Ekosistem Unggulan Jadi Fokus, Akses Pembiayaan Tak Hanya Lewat Bank Kepala OJK Sulutgomalut, Robert Sianipar, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan utama Rakorwil ini adalah mengevaluasi efektivitas program-program TPAKD serta menguatkan peran tim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang kita dorong saat ini adalah bagaimana TPAKD bisa menunjang visi dan misi pemerintah daerah, serta memperluas sumber akses pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perbankan,” ungkap Robert.
Ia menekankan pentingnya membentuk ekosistem keuangan berbasis komoditas unggulan di tiap daerah. Ekosistem ini melibatkan petani sebagai produsen, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan, pemerintah daerah sebagai fasilitator, dan pelaku usaha sebagai distributor maupun pemasar produk.
“Jika ekosistem ini berjalan, maka semua pihak akan memperoleh manfaat — pendapatan petani naik, lembaga keuangan bisa menyalurkan kredit, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Sianipar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan dalam menunjang prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD.
“Akses keuangan yang inklusif dan merata adalah kunci utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Wagub.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara mencatat Indeks Literasi Keuangan sebesar 50,13% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 86,23%. Meskipun lebih tinggi dari rata-rata nasional, masih terdapat gap 36,10% antara pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun akses sudah terbuka luas, pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan,” tegas Mailangkay.
Mailangkay menyebutkan bahwa hingga saat ini 16 TPAKD Provinsi/kabupaten/kota di Sulut telah terbentuk dan dikukuhkan sejak September 2021, menjadi forum koordinasi vital dalam perluasan akses keuangan.
Potensi sektor jasa keuangan di Sulut dinilai sangat besar dengan keberadaan 29 kantor cabang bank umum, 15 kantor pusat BPR, 41 perusahaan pembiayaan, 3 entitas modal ventura, serta 47 perusahaan asuransi.
“Potensi ini harus dimanfaatkan optimal oleh pemerintah daerah melalui TPAKD agar produk dan layanan jasa keuangan lebih luas dijangkau masyarakat,” ucapnya.
BACA JUGA : Aniaya Petugas Linmas Saat Lerai Keributan, Warga Gogagoman Ditahan Polisi
Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah RH menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang berdampak pada program infrastruktur UMKM. Namun demikian, ia memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak menghentikan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Meski infrastruktur belum dibangun karena efisiensi, kelangsungan program tetap dijaga agar UMKM tidak terhambat,” kata Idah.
Menutup rangkaian kegiatan, para peserta Rakorwil didorong untuk berbagi pengalaman, menyusun strategi kolaboratif, dan membangun program inovatif guna memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangan.
“Mari kita manfaatkan forum ini untuk merumuskan langkah-langkah efektif yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat Sulut dan Gorontalo,” pungkas Victor Mailangkay.
Rakorwil ini diharapkan menjadi pemantik semangat seluruh TPAKD di Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk semakin adaptif, inklusif, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan ekonomi daerah melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata.***
