Sulut, Klik24.News – Fenomena harga Pasaran Pangan di kalangan Warga Masyarakat,”Maka Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus langsung mengambil langkah taktis, ditengah gejolak pasokan pangan nasional. Gerak cepat dilakukan merespons persoalan kelangkaan beras yang turut dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Senin (14/07/2025).
Pemerintah Provinsi Sulawesi utara, Berkolaborasi bersama Perum bulog menggelar operasi pasar murah. Hal ini dilakukan sebagai tindakan cepat dari Pemerintah Provinsi sulut untuk mengantisipasi gejolak beras yang terjadi di Sulawesi utara.
“Adapun disampaikan Plh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Dr. Denny Mangala bahwa, Gubernur Sulut Yulius Selvanus SE, dirinya mengatakan kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulut tapi di seluruh Indonesia. “Sehingga Pemprov sulut mengantisipasi kelangkaan ini. maka Gubernur Sulut YSK, telah memerintahkan sejumlah instansi terkait untuk melakukan operasi pasar di tempat-tempat yang rawan atas kelangkaan beras,” Tegasnya.
BACA JUGA : Peringatan Hari Pajak 2025: “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh”, DJP Mantapkan Komitmen Bangun Negeri
Kemudian Operasi pasar ini, akan dipimpin oleh Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Christian Talumepa. Selain itu akan melibatkan juga stakeholder, terkait lainnya seperti Bulog. “Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek untuk informasi kelangkaan yang terjadi di tiap-tiap daerah provinsi Sulut, “Jika menemukan informasi adanya penimbunan secara sengaja oleh para tengkulak, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk diproses hukum.
Dr.Denny Mangala menambahkan, Atas upaya ini tidak hanya bertujuan mengintervensi harga, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah terhadap ketahanan pangan untuk masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras. “Masalah beras bukan hanya semata-mata soal distribusi, tetapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Sehingga itu, Gubernur Sulut terus mendorong peningkatan untuk produktivitas petani lokal, dari segi Revitalisasi sistem logistik pangan daerah,”Terang Dr.Denny mangala.
Perum Bulog menerima penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melaksanakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama periode Juli hingga Desember 2025. Senin (14/07/2025).
Penugasan ini tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.
Program SPHP menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang saat ini mengalami tren atas kenaikan. Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 9 Juli 2025, harga rata-rata beras medium telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyampaikan bahwa, pelaksanaan SPHP berjalan seiring dengan program Bantuan Pangan (Banpang).
“Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan (Banpang) menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil.” jelasnya.
Penyaluran SPHP oleh Perum BULOG dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi, seperti : pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (yang mulai tahun ini resmi dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi).
Sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP, terdapat ketentuan teknis yang wajib dipatuhi mitra penyalur, antara lain:
Dilarang mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain, maksimal pembelian konsumen 2 pak atau 10 kg, Beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali dan kemasan 50 kg hanya untuk wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
Harga penjualan beras SPHP dari gudang Bulog ke mitra penyalur ditetapkan sebagai berikut:
Rp 11.000/kg :
Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Rp 11.300/kg :
Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan.
Rp 11.600/kg :
Maluku dan Papua.
Masyarakat dapat membeli beras SPHP sesuai HET beras medium yang ditetapkan pemerintah.
Untuk pelanggaran seperti penjualan di atas HET, akan dilakukan penindakan tegas oleh Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri.
Perum Bulog berkomitmen melaksanakan program ini dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).
Kami juga terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan masyarakat.
Penugasan ini memperkuat komitmen Perum Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengendalian harga dan penyediaan beras terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.*
(Jhon A.W/Larasati.P).
