KLIK24.NEWS Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M. menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Kotamobagu, Jumat (22/8/2025).
Dalam pidatonya, Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan APBD perlu dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan berbagai kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kebutuhan strategis daerah.
BACA JUGA: Semangat Pramuka! Wakapolres Kotamobagu Hadiri Peringatan ke-64 di Alun-Alun Boki Hotinimbang
“APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, baik dari aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akibat adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi serta kebutuhan strategis daerah yang harus diakomodir, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sinkronisasi program perangkat daerah dengan program nasional serta penyesuaian kinerja perangkat daerah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi dasar perubahan APBD tahun ini.
BACA JUGA: Sidokkes Polres Kotamobagu Sigap Tangani Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran di Gogagoman
“Perubahan ini diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan kondisi riil saat ini, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.
Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Adrianus Mokoginta, S.E., dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Jusran Deby Mokolanot, S.Ag., M.Si., Wakil Ketua DPRD Ahmad Sabir, S.E., para anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, para asisten, pimpinan OPD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Acara berlangsung tertib dan khidmat, menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan Kota Kotamobagu tetap selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat.***
