KLIK24.NEWS Jakarta – PT PLN (Persero) bersama Pemerintah berkomitmen menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai solusi energi andal, bersih, dan terjangkau bagi Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Nusantara Energi Forum yang digelar di Jakarta, Rabu (20/8).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyebut nuklir kini ditempatkan sebagai energi penyeimbang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang baru disetujui DPR RI.
“Ke depan, ketika masyarakat sudah menerima, regulasi siap, dan teknologi matang, ruang bagi pengembangan nuklir akan semakin besar,” ujar Jisman.
Dalam RUPTL PLN 2025–2034, pembangunan dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 2×250 MW tercantum secara eksplisit. Namun, Jisman menegaskan, langkah ini tidak boleh tergesa-gesa dan perlu didukung regulasi matang serta pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) agar tetap terkendali di bawah negara.
Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menilai PLTN sebagai jawaban atas trilema energi: andal, bersih, dan terjangkau.
“PLTN menghasilkan listrik stabil setara batubara, biaya produksinya murah, dan juga bersih,” jelasnya.
Evy menambahkan, sebelum masuk RUPTL, PLN sudah melakukan kajian bersama sejumlah negara pengguna nuklir, serta membuka kolaborasi dengan kementerian, universitas, dan penyedia teknologi.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaiful Bakhri, menekankan bahwa pengelolaan limbah nuklir jauh lebih mudah dibandingkan pengelolaan sampah perkotaan.
“PLTN umurnya 40 tahun, dan area penyimpanan limbah hanya sebesar ruangan ini,” ungkapnya.
Syaiful menjelaskan, dari bahan bakar bekas reaktor nuklir, hanya 5 persen yang benar-benar habis, sementara 95 persen sisanya masih bisa didaur ulang untuk reaktor lain. Bahkan, material sisa tersebut tetap memiliki manfaat bagi dunia medis, industri, hingga iradiasi pangan.
“Kalau 95 persennya bisa didaur ulang, artinya kita bisa merdeka dan mandiri secara energi,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Indonesia membuka peluang besar untuk menuju kedaulatan energi sekaligus memperkuat transisi menuju Net Zero Emissions 2060.***
