KLIK24.NEWS Kotamobagu — Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan strategis berjalan terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten I dalam mengoordinasikan perumusan serta implementasi kebijakan pemerintahan daerah lintas sektor. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta menghimpun masukan dan rekomendasi terhadap berbagai isu publik yang tengah berkembang.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya peningkatan pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), penguatan perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal dari tindak lanjut kebijakan yang berkelanjutan.
“Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Koordinasi ini tidak berhenti pada rapat hari ini, tetapi akan berlanjut melalui pemantauan dan evaluasi bersama, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambah Sahaya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyampaikan dukungan Staf Khusus dalam memperkuat analisis kebijakan dan menjembatani dinamika publik.
BACA JUGA : Gandeng KPPN dan Pemda, KPP Kotamobagu Gelar Rekonsiliasi Pajak
“Sinergi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus sangat penting untuk membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu publik,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik menjadi pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dinas Kominfo akan terus memperkuat penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah yang lugas dan mudah dipahami masyarakat, sekaligus merespons kritik dan masukan publik secara tepat dan proporsional sebagai bahan evaluasi kebijakan,” katanya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota. Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan responsif.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan strategis secara terpadu, dengan pengelolaan informasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab, demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.***
.
.
