KLIK24.NEWS Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada sektor pertanian jagung pakan ternak. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (06/02/2026), bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia, dan dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Dalam keterangannya, Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa rakor ini menjadi bagian dari evaluasi dan konsolidasi strategi nasional, menyusul capaian positif Indonesia yang berhasil tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu pertanian, Polri hadir sebagai penghubung permodalan bagi kelompok tani jagung (Poktan). Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah daerah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh pembiayaan untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tidak hanya menyentuh aspek permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan harga bagi petani. Langkah ini dilakukan guna memastikan hasil panen tidak dijual dengan harga rendah kepada tengkulak. Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih adil.
BACA JUGA : Babinsa Tanamkan Bela Negara di SMKN 1 Sangkub, Perkuat Karakter Pelajar Bolmut
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara sehat, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, demi terwujudnya ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.***
.
.
