Sulut,Klik24.News-Sikap Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara, kami memberikan respons resmi terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) yang menetapkan perubahan signifikan dalam struktur Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan 2026–2031.
Rabu (12/02/2026).
Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara
Rolly Wenas Mengapresiasi Proses Hukum Tata Kelola Perusahaan,
Kami menghormati pelaksanaan RUPS yang sah secara hukum dan keputusan pemegang saham pemilik modal yang menetapkan Godbless Sofcar Vicky Lumentut sebagai Komisaris Utama Bank SulutGo bersama jajaran komisaris baru,”Ucap Rolly Wenas.
Menuntut Rolly Wenas, Penegakan Good Corporate Governance (GCG)
Perubahan struktur pengawasan dan manajemen seharusnya dilandaskan pada prinsip-prinsip professional governance, independensi, dan transparansi, bukan sekadar pertimbangan politik atau jaringan kepentingan tertentu. Tata kelola yang kuat adalah fondasi kepercayaan nasabah dan publik,”Ujarnya.
“Seruan Pengawasan Publik terhadap Proses Rekrutmen dan Penetapan Pengurus, Sejalan dengan komitmen kami terhadap anti-korupsi dan akuntabilitas, kami menghimbau agar semua proses pengangkatan Komisaris dan Direksi didukung dengan mekanisme seleksi yang tranparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan maupun nepotisme.
Begitu juga Menuntut Publikasi Informasi Lengkap, Bank SulutGo sebagai lembaga keuangan milik daerah memiliki kewajiban moral dan legal untuk memberikan informasi yang terbuka kepada publik, termasuk dokumen keputusan RUPS, profil independen tiap pengurus, serta dasar kompetensi penunjukan mereka,” Tutur Ketua LSM inakor.
“Mendorong Kolaborasi dan Sinergi untuk Kepentingan Publik, Kami menyerukan agar jajaran komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan perbankan, memperkuat pembiayaan UMKM, dan menjaga kepercayaan pada masyarakat,” Tandasnya.
“Tetap Siap Mengawal Jika Terjadi Ketidakwajaran, LSM INAKOR tetap memantau serta siap bertindak apabila terdapat indikasi praktik yang merugikan publik, termasuk penyalahgunaan wewenang, nepotisme, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip perbankan sehat,”Ungkapnya.
Demikian sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen LSM INAKOR Sulut dalam mengawal tata kelola lembaga publik yang bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.
(Jhon A.Waluyan).
.
.
