KLIK24.NEWS – Fenomena pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kegiatan seremonial dibandingkan pembangunan nyata kembali menjadi sorotan publik. Berbagai kalangan menilai, orientasi yang berlebihan pada acara simbolik justru menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran Terserap untuk Kegiatan Simbolik, Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kegiatan seperti peresmian, seremoni pembukaan, hingga acara serah terima jabatan kerap digelar dengan skala besar. Ironisnya, kegiatan tersebut menyerap anggaran yang tidak sedikit, sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan masih memerlukan perhatian serius.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penggunaan anggaran yang tidak proporsional ini mencerminkan kurangnya prioritas pada pembangunan jangka panjang.
Pembangunan Fisik dan Sosial Terabaikan, Ketika fokus pemerintah daerah lebih tertuju pada pencitraan melalui seremonial, pembangunan fisik seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum sering kali berjalan lambat. Di sisi lain, pembangunan sosial seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan juga kurang maksimal.
Akibatnya, masyarakat di berbagai wilayah masih menghadapi persoalan mendasar yang seharusnya bisa diatasi jika anggaran dialokasikan secara tepat.
BACA JUGA : Ketika Pajak Tak Lagi Membela Rakyat: Dampak Sosial dan Ekonomi Kian Terasa
Citra Lebih Diutamakan daripada Substansi, Budaya seremonial dinilai tidak lepas dari keinginan sebagian pejabat untuk membangun citra di mata publik. Kegiatan yang bersifat simbolik dianggap lebih mudah terlihat dan cepat mendapatkan perhatian, dibandingkan pembangunan yang membutuhkan waktu dan proses panjang.
Namun, pendekatan ini dinilai tidak berkelanjutan. Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut hasil nyata, bukan sekadar seremoni tanpa dampak signifikan.
Kepercayaan Publik Mulai Menurun,Dominasi kegiatan seremonial tanpa diimbangi pembangunan nyata berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Warga mulai mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan muncul apatisme publik terhadap program-program pemerintah.
BACA JUGA : Wawali Rendy Mangkat Resmi Tutup Kotamobagu Ramadhan Festival 2026, Dorong UMKM dan Perkuat Silaturahmi
Dorongan untuk Perubahan Prioritas, Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah untuk segera mengubah paradigma, dengan menempatkan pembangunan sebagai prioritas utama. Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Dengan perencanaan yang matang dan fokus pada hasil, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.***
.
.
