KLIK24.NEWS Manado – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Utara, Wahyu Prihantoro, menegaskan bahwa kinerja APBN Tahun 2026 menjadi instrumen utama dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang solid di Sulawesi Utara.
Dalam keterangannya di Manado, Wahyu menyampaikan bahwa dinamika global saat ini, termasuk eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu ketidakpastian serta fluktuasi harga komoditas dunia. Meski demikian, indikator global menunjukkan perbaikan dengan PMI Manufaktur dunia yang berada di level 51,9 pada Februari 2026.
“Di tengah tekanan global, APBN hadir sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, dari sisi domestik, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan 5,39 persen pada triwulan IV 2025. Aktivitas industri juga meningkat signifikan dengan PMI Manufaktur mencapai 53,8—tertinggi dalam dua tahun terakhir, yang mencerminkan kuatnya permintaan domestik dan ekspor.
Sementara itu, kinerja ekonomi regional Sulawesi Utara juga tercatat impresif. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,95 persen (yoy), dengan pertumbuhan kumulatif tahun 2025 sebesar 5,66 persen dan nilai PDRB mencapai Rp204,75 triliun.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Utara tetap tangguh, didukung sektor unggulan seperti pertanian serta pertumbuhan signifikan sektor pariwisata,” jelasnya.
Namun, Wahyu juga mengingatkan adanya tekanan inflasi yang perlu diwaspadai. Pada Februari 2026, inflasi Sulawesi Utara tercatat 4,64 persen (yoy), dengan Kota Manado mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,73 persen, dipicu oleh keterbatasan pasokan komoditas hortikultura dan tingginya harga emas global.
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Utara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp634,32 miliar atau 10,30 persen dari target. Penerimaan tersebut didominasi oleh sektor perpajakan sebesar Rp435,42 miliar, yang tumbuh 3,23 persen secara tahunan.
Selain itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp12,93 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp198,90 miliar.
Di sisi belanja, APBN telah terealisasi sebesar Rp3.003,76 miliar atau 15,89 persen dari pagu. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp790,77 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.212,99 miliar.
“Belanja negara ini difokuskan untuk mendukung program prioritas, termasuk perlindungan sosial dan penguatan ekonomi daerah,” tambah Wahyu.
Ia menegaskan, peran APBN di Sulawesi Utara tidak hanya sebagai penyangga terhadap gejolak ekonomi global, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan daerah.
“Kami optimistis, dengan sinergi kebijakan fiskal yang kuat, stabilitas ekonomi akan tetap terjaga dan pertumbuhan Sulawesi Utara akan terus berlanjut secara positif,” pungkasnya.***
.
.
.
