KLIK24.NEWS Jakarta — Pensiun dini kerap menjadi pilihan menarik bagi sebagian pekerja yang ingin mengakhiri masa kerja sebelum usia pensiun resmi. Baik karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini dapat mengajukan pensiun dini sesuai ketentuan yang diatur dalam regulasi negara maupun kebijakan institusi masing-masing.
Secara umum, pensiun dini adalah keputusan untuk berhenti bekerja lebih awal, biasanya sebelum usia 55 hingga 60 tahun. Alasan pengajuan pensiun dini bisa bermacam-macam, mulai dari kondisi kesehatan, stabilitas finansial, hingga keinginan pribadi untuk menikmati waktu bersama keluarga atau mengejar hobi.
Kelebihan dan Kekurangan Pensiun Dini
Pensiun dini menawarkan beberapa keuntungan seperti waktu istirahat lebih panjang, kesempatan mengejar hobi, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Namun, di sisi lain, terdapat risiko finansial, perubahan gaya hidup, dan potensi kebosanan karena perubahan rutinitas.
Oleh karena itu, keputusan pensiun dini harus direncanakan dengan matang, termasuk memahami semua syarat dan prosedur yang berlaku.
Regulasi dan Syarat Pensiun Dini
Pensiun dini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta sejumlah peraturan pelaksananya. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengajuan pensiun dini diperbolehkan paling cepat 10 tahun sebelum usia pensiun, dengan syarat usia minimal 45 tahun dan masa kerja minimal 10 tahun.
Namun, peraturan ini bisa berbeda tergantung kebijakan internal perusahaan atau instansi pemerintah.
Prosedur Pensiun Dini untuk Karyawan Swasta
Merujuk PP Nomor 35 Tahun 2021, karyawan swasta dapat mengajukan pensiun dini jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- Usia minimal 45 tahun saat mengajukan
- Masa kerja minimal 10 tahun
- Mendapat persetujuan perusahaan
- Melengkapi dokumen administratif seperti Kartu Keluarga, surat nikah, akta kelahiran anak, dan lainnya
Setelah permohonan diajukan, perusahaan akan mengevaluasi alasan pengunduran diri, menghitung hak pesangon, dan memberikan surat persetujuan resmi.
Prosedur Pensiun Dini untuk PNS
Sementara itu, PNS mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 pasal 305 dengan skema 45:20 — artinya usia minimal 45 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.
BACA JUGA : Wali Kota Weny Gaib Serahkan 20.000 Bibit Kakao dan Alat Pertanian untuk Petani Poyowa Besar Dua
Beberapa dokumen wajib yang harus dilampirkan dalam pengajuan antara lain:
- SK CPNS dan PNS
- SK kenaikan pangkat terakhir
- Kartu Pegawai, KTP, KK, surat nikah, dan foto terbaru
- Surat pernyataan tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin
Permohonan akan diproses melalui Biro Kepegawaian atau BKD, diverifikasi, dan kemudian diajukan ke BKN untuk penerbitan Surat Persetujuan Teknis, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan SK pensiun.
Pertimbangan Sebelum Mengambil Pensiun Dini
Pensiun dini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi juga keputusan besar dalam hidup. Perlu dipastikan bahwa kondisi finansial cukup aman pasca pensiun, dan rencana kegiatan pasca-kerja telah dipersiapkan.
Untuk PNS, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan BKPSDM setempat, karena masing-masing daerah bisa memiliki regulasi teknis tambahan sesuai kebijakan bupati/wali kota.Pensiun dini adalah jalan yang sah dan terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin memulai babak baru dalam hidup. Dengan pemahaman prosedur dan perencanaan matang, masa pensiun bisa menjadi fase produktif dan menyenangkan.***
Source : Sahabat Pegadaian
