KLIK24.NEWS Jakarta— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Upacara Nasional Peringatan Hari Pajak 2025 secara serentak di seluruh Indonesia, mengusung tema “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh.” Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga penegasan komitmen DJP dalam memperkuat fondasi kemandirian bangsa melalui sistem perpajakan yang adil, modern, dan berintegritas.
Dalam amanatnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk kembali menengok akar sejarah Hari Pajak, yang berawal dari sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945, saat istilah “pajak” pertama kali dimasukkan dalam naskah UUD oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
“Kita tidak hanya mengelola penerimaan negara, tapi juga kepercayaan rakyat. Pajak adalah gotong royong modern demi kesejahteraan bersama,” tegas Dirjen Bimo.
Komitmen Reformasi dan Coretax System, Dirjen Pajak juga menegaskan keberlanjutan agenda reformasi perpajakan yang telah berlangsung selama empat dekade, termasuk pengembangan Coretax System sebagai jantung administrasi digital DJP. Ini menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pelayanan dan pengawasan perpajakan yang semakin profesional dan transparan.
Target Rp2.189,3 Triliun: Bukan Sekadar Angka, Menghadapi target penerimaan tahun 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun, atau naik 13,3% dari tahun sebelumnya, DJP menekankan pentingnya etos kerja dan dedikasi.
“Penerimaan pajak bukan hanya soal angka, melainkan amanah yang harus dikelola dengan kejujuran dan keberanian,” ujar Dirjen Bimo.
Perlindungan Hukum dan Budaya Integritas, Dirjen juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai aktif maupun yang telah purna tugas, serta menegaskan komitmen DJP untuk melindungi pegawai profesional dari tekanan eksternal. DJP terus menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum demi menjamin perlindungan hukum dan keamanan dalam pelaksanaan tugas.
Kolaborasi dan Peluncuran Piagam Wajib Pajak, Dalam semangat kolaborasi lintas sektor, DJP juga menggandeng Polri, Kejaksaan, dan KPK melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dan Satgassus sektor prioritas. Tak hanya itu, peluncuran Taxpayers’ Charter (Piagam Wajib Pajak) menjadi bukti komitmen untuk membangun hubungan yang adil dan setara antara negara dan Wajib Pajak. Piagam ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, dari asosiasi hingga akademisi.
Menuju Tax Ratio 11%, Menutup pidatonya, Dirjen Pajak menyerukan semangat kolektif untuk mengawal sistem perpajakan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, demi mencapai tax ratio 11% dalam waktu dekat.***
