KLIK24.NEWS Kotamobagu – Keluhan petani terkait kurangnya transparansi pengelolaan bantuan alat-alat pertanian mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu untuk bertindak cepat. Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, langsung menginstruksikan Dinas Pertanian melakukan audit menyeluruh terhadap bantuan yang telah disalurkan dalam tiga tahun terakhir.
BACA JUGA : Wamen ESDM Apresiasi PLN Icon Plus: Dorong Gaya Hidup Ramah Lingkungan di Electricity Connect 2024
Dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan bersama Polres Kotamobagu, Abdullah menyoroti pentingnya transparansi. Ia menyebut sejumlah petani merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal dari bantuan yang diberikan.
“Bantuan ini harusnya dapat dinikmati seluruh anggota kelompok tani, bukan hanya sebagian pihak,” tegas Abdullah.
Ia juga meminta agar pengelolaan alat disertai kesepakatan terkait biaya pemeliharaan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan, termasuk penjualan ilegal alat pertanian.
Abdullah menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keberadaan dan kondisi alat pertanian yang telah disalurkan.
“Saya meminta Dinas Pertanian segera menelusuri jika ada alat yang hilang atau rusak. Kita harus pastikan bantuan ini benar-benar berguna,” ujarnya.
BACA JUGA : Electricity Connect 2024: Wadah Strategis Transisi Energi di Asia Tenggara
Sebagai bentuk dukungan, Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, mengumumkan pembentukan posko pengaduan di setiap desa dan kelurahan untuk memfasilitasi laporan masyarakat terkait penyalahgunaan bantuan.
“Posko ini memastikan program pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” kata Irwanto.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memastikan alat-alat pertanian yang dibagikan dapat mendukung produktivitas secara maksimal.
Pemkot Kotamobagu mengajak seluruh petani untuk memanfaatkan posko pengaduan ini serta melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan bantuan. Langkah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan sektor pertanian di Kotamobagu terus maju dan sejahtera. ***
