KLIK24.NEWS Manado — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) berdasarkan RPJMN 2025–2029, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah dan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan laut nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang memiliki posisi penting sebagai gerbang utara Indonesia.
BACA JUGA : PLN UP3 Kotamobagu Hadirkan Terang Baru bagi Warga Kurang Mampu, Rayakan HLN ke-80 dengan Aksi Nyata
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Kolonel Infanteri Wahyu Handoyo, selaku Plh. Asisten Deputi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam RI, yang menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan laut dan mencegah berbagai potensi ancaman, seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, hingga kejahatan lintas negara.
“Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional serta pengawasan batas laut negara. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi hal yang sangat vital,” ujar Kol. Inf. Wahyu Handoyo dalam sambutannya.
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.
BACA JUGA : Tanpa Dana APBN, PLN-KAI Mulai Era Baru Elektrifikasi Kereta Nasional
“Kotamobagu, meski bukan daerah pesisir langsung, memiliki peran dalam mendukung sistem keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor dan kesiapsiagaan daerah. Kegiatan ini memberi arah strategis bagi seluruh pemerintah daerah dalam mendukung keamanan nasional,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Kemenko Polkam RI mendorong terbentuknya peta jalan penguatan IKLN yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, agar keamanan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertahanan, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.***
PLN UP3 Kotamobagu Hadirkan Terang Baru bagi Warga Kurang Mampu, Rayakan HLN ke-80 dengan Aksi Nyata
