KLIK24.NEWS Manado — Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui unit vertikal di Sulawesi Utara memaparkan kinerja fiskal hingga 31 Oktober 2025 dalam Konferensi Pers Kinerja APBN – Rilis Bacirita APBN Sulut yang berlangsung di Aula GKN Manado Lantai 6, Jalan Bethesda No. 6–8, Manado. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ALCo Regional, yang rutin menyampaikan perkembangan ekonomi terkini kepada publik.
Dalam paparannya, para pimpinan Kemenkeu menegaskan bahwa sinyal pemulihan ekonomi global kian menguat memasuki 2025. Meredanya ketegangan geopolitik Amerika Serikat–Tiongkok serta penurunan Fed Funds Rate (FFR) oleh The Fed mendorong stabilisasi aktivitas keuangan internasional. Meski sejumlah negara masih mengalami perlambatan, kawasan ASEAN—termasuk Indonesia—tetap menunjukkan resiliensi.
Pada sisi harga komoditas global, energi mengalami koreksi cukup dalam. Batubara turun 22,1% (yoy), minyak Brent melemah 14,6%, dan nikel terkontraksi 10,6%. Namun, komoditas unggulan Indonesia seperti CPO dan tembaga justru menguat masing-masing 12,5% dan 4,9%, menandakan pemulihan permintaan dunia.
Pada tingkat nasional, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Surplus neraca dagang mencapai USD 4,34 miliar pada September 2025, sedangkan pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,04% (yoy). Inflasi yang terjaga di angka 2,86% pada Oktober 2025 menegaskan efektivitas kebijakan fiskal dan pengendalian harga.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulut / Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Eureka Putra, menyampaikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen vital menghadapi ketidakpastian global.
“Kondisi global memang penuh tantangan, namun Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Stabilitas inflasi, tren surplus perdagangan, dan respons kebijakan fiskal yang tepat menjadikan APBN adaptif dan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pada skala regional, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,39% (yoy) pada Triwulan III 2025. Kenaikan aktivitas produksi ditunjukkan oleh meningkatnya permintaan semen dan penjualan listrik industri. Surplus neraca dagang tetap terjaga.
BACA JUGA : Bappelitbangda Kotamobagu Gelar Sosialisasi Hasil Kelitbangan: Dorong SDM Unggul dan Inovasi Daerah
Mobilitas masyarakat yang kembali meningkat turut menjadi pendorong utama, dipicu geliat pariwisata, transportasi, dan berbagai event besar seperti konser, kejuaraan olahraga, serta Festival Bunga TIFF.
Kepala Kanwil DJPb Sulut, Hari Utomo, menilai kolaborasi menjadi kunci. “Pertumbuhan Sulawesi Utara tidak lepas dari kombinasi peningkatan konsumsi, perbaikan mobilitas, serta dukungan fiskal melalui bansos. Struktur ekonomi kita semakin kokoh,” ujarnya.
Hingga 31 Oktober 2025, pendapatan negara di Sulut mencapai Rp3.803,93 miliar (73,68%). Penerimaan pajak berkontribusi terbesar yaitu Rp2.510,27 miliar (69,18%), tumbuh 9,68% dibanding tahun lalu.
Kabid Keberatan & Banding DJP Suluttenggomalut, Joga Saksono, menyatakan: “Pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan kepatuhan wajib pajak serta menguatnya aktivitas usaha di daerah.”
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat realisasi Rp77,25 miliar atau 206,27% dari target. Kontributor utama adalah bea keluar sebesar Rp50,08 miliar, menandakan tingginya aktivitas ekspor komoditas unggulan Sulut.
Plt. Kabid Kepabeanan dan Cukai, Slamet Pramono, menyebutkan: “Kinerja bea keluar yang tinggi menunjukkan peran strategis Sulut dalam perdagangan global.”
Rincian:
- Cukai: Rp18,19 miliar
- Bea Masuk: Rp8,96 miliar
- Bea Keluar: Rp50,08 miliar
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1.216,42 miliar (82,31%). Optimalisasi pengelolaan kekayaan negara menjadi penyumbang terbesar.
Kabid KIHI DJKN, Awalludin Ikhwan, mengatakan: “Penguatan tata kelola dan optimalisasi aset negara berhasil mendorong kenaikan PNBP secara berkelanjutan.”
Total belanja APBN Sulut tercatat Rp17.314,01 miliar (75,51%). Rinciannya:
- Belanja Pegawai: Rp3.089,67 miliar
- Belanja Barang: Rp2.355,39 miliar
- Belanja Modal: Rp552,59 miliar
- Belanja Bansos: Rp24,77 miliar
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp11.291,60 miliar (82,98%), terdiri dari:
- DAU: Rp7.820,51 miliar
- DAK Non Fisik: Rp1.256,72 miliar
- Dana Desa: Rp914,54 miliar
- DAK Fisik: Rp517,24 miliar
Melalui penerimaan yang solid dan belanja yang tepat sasaran, APBN kembali memainkan perannya sebagai shock absorber di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan fiskal yang adaptif dan program perlindungan sosial yang terus diperkuat menjadi fondasi resiliensi ekonomi Sulut.
Eureka Putra menutup dengan optimisme: “Dengan dukungan fiskal yang kuat, perekonomian Sulawesi Utara akan terus tumbuh solid. APBN hadir bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan perlindungan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.”***
