KLIK24.NEWS Kotamobagu – Pusat Investasi Pemerintah terus menunjukkan perannya dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), pemerintah menghadirkan akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Hal ini disampaikan oleh Kepala KPPN Kotamobagu, Tommi Helmiwan, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Publik yang digelar di Kota Kotamobagu, Rabu (20/8/2025).
BACA JUGA: KPPN Kotamobagu Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik Berkualitas
Kredit Ultra Mikro untuk UMKM Skala Kecil, Program Kredit Ultra Mikro (UMi) hadir untuk memberikan dukungan bagi pelaku UMKM dengan kebutuhan modal relatif kecil.
-
Plafon Kredit: Pinjaman hingga Rp20 juta.
-
Penyaluran: Melalui lembaga keuangan perbankan dan non-bank, termasuk bank serta pegadaian.
-
Monitoring: KPPN berperan dalam pengawasan terkait pengelolaan keuangan negara, termasuk aspek penyaluran pembiayaan UMKM
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dengan adanya program KUR dan UMi, pemerintah ingin memastikan akses permodalan lebih mudah dijangkau sehingga pelaku usaha kecil bisa berkembang,” jelas Tommi Helmiwan.
Peran Pajak dalam Pembiayaan Negara, Selain pembiayaan lewat pinjaman, dukungan terhadap UMKM dan pembangunan daerah juga sangat bergantung pada pengelolaan pajak dan belanja negara.
-
Pengumpulan Pajak: Dilakukan dari wajib pajak pribadi maupun badan usaha.
-
Pembayaran Pajak dari Belanja Negara: Dikelola melalui APBN dengan mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
-
Pendapatan Daerah: Pajak yang disetorkan menjadi sumber belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Tommi menegaskan bahwa sinergi antara penyaluran pembiayaan UMKM dan pengelolaan pajak sangat penting dalam menciptakan perputaran ekonomi yang sehat.
Komitmen KPPN Kotamobagu, Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, KPPN Kotamobagu tidak hanya berperan dalam penyaluran anggaran negara, tetapi juga aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pembiayaan, termasuk yang menyasar UMKM.
“FGD (Focus Group Discussion) ini menjadi wadah penting bagi kami untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik, termasuk dalam aspek pembiayaan UMKM, benar-benar berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Tommi.
Dengan adanya program pembiayaan yang terintegrasi serta pengelolaan pajak yang optimal, diharapkan UMKM di Kotamobagu dan sekitarnya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah maupun nasional.***
