KLIK24.NEWS Warna – Dahulu kala Di sebuah kerajaan yang subur, rakyat hidup dari tanah, laut, dan pasar. Mereka menanam padi, melaut mencari ikan, dan berdagang sekadar menyambung hidup. Namun, setiap tetes keringat mereka selalu disedot oleh pungutan pajak kerajaan.
Setiap hari utusan raja datang ke desa-desa: memungut pajak tanah, pajak hasil panen, pajak perahu, pajak pasar, bahkan pajak untuk sekadar melintas jalan. Alasan resmi: demi kemakmuran dan kejayaan kerajaan.
Namun kenyataan jauh berbeda. Rakyat tetap miskin dan menderita. Jalan-jalan rusak, sawah kekeringan, sekolah reyot, dan rumah sakit tak terurus. Sementara di istana, sang Raja dan para bangsawan tenggelam dalam pesta pora, menimbun emas dan permata hasil pajak. Mereka menaikkan upeti untuk diri sendiri, bukan untuk rakyat.
BACA JUGA: Diduga Gelapkan Rp20 Juta Milik Penumpang, Sopir Bentor Ditangkap Tim Resmob Polres Kotamobagu
Kerajaan itu sesungguhnya bukan melindungi rakyat, melainkan menjajah rakyatnya sendiri atas nama kesejahteraan. Yang tidak pernah dipajaki besar justru para penguasa tambang, para pedagang besar asing, dan konglomerat yang bersahabat dengan istana.
Bara Perlawanan, Rakyat akhirnya sadar bahwa pajak hanyalah rantai perbudakan gaya baru. Mereka diperas agar para bangsawan terus hidup dalam kemewahan. Dari desa hingga kota, muncul suara perlawanan: “Cukup! Pajak bukan untuk rakyat miskin! Kami tidak akan jadi budak kerajaan lagi!”
Gerakan besar lahir. Para petani, nelayan, buruh, dan pedagang bergandengan tangan. Mereka menolak membayar pajak. Mereka menuntut agar yang harus membayar hanyalah perusahaan tambang, istana dagang, dan konglomerat besar yang selama ini bebas dari beban.
Rakyat Membumi Hanguskan Istana, Amarah yang lama terpendam akhirnya meledak. Ribuan rakyat mengepung istana. Bendera kerajaan diturunkan, diganti dengan panji bertuliskan:
“Kedaulatan Rakyat di Atas Segalanya.”
BACA JUGA: Kapolres Bolmong : Himbau Saat Pengucapan Syukur Agar Kamtibmas Di Jaga Bersama-sama
Istana yang megah dibakar. Para bangsawan korup diburu, diadili, dan dijatuhkan hukuman di hadapan rakyat. Aset-aset mereka — tanah luas, tambang emas, kapal dagang, hingga perbendaharaan istana — disita dan dikembalikan untuk rakyat.
Kerajaan Pajak Dihapus Selamanya, Sejak hari itu, kerajaan runtuh, berganti dengan pemerintahan baru: Pemerintahan Rakyat Merdeka. Tidak ada lagi pajak yang menindas rakyat jelata.
Prinsip baru ditegakkan:
-
Rakyat kecil bebas dari pajak.
-
Perusahaan tambang, pedagang besar, dan konglomeratlah yang wajib membayar kepada rakyat.
-
Segala bentuk korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat, dan akan dibalas dengan perampasan aset untuk kesejahteraan bersama.
Dengan darah, api, dan keberanian, rakyat menumbangkan kerajaan pajak dan menegakkan kedaulatan sejati.***
