KLIK24.NEWS Warna – Pengelolaan negara yang efektif dan adil memerlukan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam sebuah sistem demokrasi, pemerintah dianggap sebagai representasi kehendak rakyat, dan oleh karena itu, memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mendukung kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Sayangnya, terkadang terlihat adanya ketidakseimbangan, di mana pemerintah lebih terfokus pada memenuhi kepentingan kelompok tertentu, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah atau koleganya.
Pemerintah yang sehat dan berkeadilan harus mengutamakan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, adalah suatu ironi jika pemerintah justru melakukan pemerasan pada rakyat kecil sementara mengakomodasi kepentingan pengusaha kaya yang dekat dengan pemerintahan. Artikel ini akan membahas pentingnya pemerintah yang mensejahterahkan rakyat dan dampak negatif dari praktik pemerasan yang merugikan.
BACA JUGA : Prestasi Gemilang Tim Resmob Polres Kotamobagu: Penangkapan DPO Curanmor
1. Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat: Pemerintah seharusnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat, mengedepankan keadilan sosial, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap peluang dan manfaat pembangunan.
2. Dampak Pemerasan Terhadap Rakyat Kecil: Praktik pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah dapat merugikan rakyat kecil dan menimbulkan ketidaksetaraan. Pajak yang tidak adil, regulasi yang merugikan pelaku usaha kecil, dan kebijakan ekonomi yang mendukung hanya segelintir kelompok dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Rakyat kecil mungkin terpinggirkan dari peluang ekonomi dan menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Pemusatan Kekuasaan dan Pengaruh: Ketidakseimbangan dalam hubungan antara pemerintah dan pengusaha kaya dapat menciptakan pemusatan kekuasaan dan pengaruh yang merugikan demokrasi. Kepentingan ekonomi yang mendominasi kebijakan pemerintah bisa merugikan pluralitas suara dalam masyarakat. Ini dapat menghancurkan prinsip dasar demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diwakili dan didengar.
4. Langkah-langkah Menuju Pemerintahan yang Lebih Adil:
a. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus menjadi teladan transparansi dan akuntabilitas, memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan keputusan yang diambil.
b. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kecil: Pemerintah harus merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, memberdayakan usaha kecil dan menengah, serta menciptakan peluang kerja yang adil.
c. Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan representasi yang lebih merata dalam kebijakan publik.
d. Pemberantasan Korupsi: Melalui langkah-langkah pemberantasan korupsi yang tegas, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil.
BACA JUGA : PLN Peduli Pendidikan: Membangun Masa Depan Cerdas Bangsa
Pemerintah yang dihidupi oleh rakyat dan berfokus pada mensejahterahkan seluruh warganya adalah esensi dari sebuah negara yang berkeadilan. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Pemberdayaan rakyat kecil dan penghindaran pemerasan terhadap golongan tertentu adalah langkah kunci menuju masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.***
