KLIK24.NEWS Global – Kontroversi Pembuangan Limbah Nuklir, Pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan tegas dengan melarang seluruh impor produk makanan laut dari Jepang sebagai tanggapan atas keputusan kontroversial Jepang untuk membuang air limbah nuklir ke laut. Tindakan tersebut diambil meskipun Pemerintah Jepang telah mengklaim bahwa pembuangan tersebut dilakukan dengan prosedur yang aman.
Sementara itu, Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama di Korea Selatan, mendesak Jepang untuk menghentikan pembuangan limbah radioaktif ke laut, memicu kekhawatiran dan protes dari berbagai pihak.
BACA JUGA : PLN dan Pemerintah Indonesia Aktif Dalam Kolaborasi Transisi Energi di ASEAN-Indo-Pacific Forum
Pada 24 Agustus 2023, Jepang memulai pembuangan air limbah nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, mengabaikan penolakan dari komunitas nelayan lokal. Tahap pertama dari pembuangan ini melibatkan operator Tokyo Electric Power Company (TEPCO) yang akan mencampurkan sekitar 7.800 ton air olahan dengan air laut, dan air yang telah diencerkan ini akan dikeluarkan ke laut selama 17 hari berturut-turut.
TEPCO telah mencapai kapasitas maksimum penyimpanan air olahan sekitar 1,3 juta ton di kompleks mereka, sehingga Jepang terpaksa membuang air tersebut ke laut. Setiap ton air yang telah diolah akan dicampurkan dengan sekitar 1.200 ton air laut.
Tindakan ini telah memicu kecaman internasional dan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta dampak kesehatan manusia yang mungkin ditimbulkannya. Pemerintah Jepang bersikeras bahwa langkah ini adalah satu-satunya solusi yang memungkinkan saat ini, sementara negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan menuntut transparansi dan keamanan yang lebih besar dalam penanganan limbah nuklir ini.
Sementara Jepang berusaha memastikan bahwa proses pembuangan ini aman dan sesuai dengan standar internasional, kontroversi ini tetap menjadi perhatian utama dalam hubungan regional di Asia Timur.***
