KLIK24.NEWS Kotamobagu – Pj. Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M.Si, telah menerima penghargaan prestisius dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 10 kali berturut-turut.
Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Aula Gedung Keuangan Negara, Manado, dalam rangka acara Treasury Award 2024 dan Fokus Group Discussion (FGD) Kapasitas Fiskal Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara.
BACA JUGA : Sinergitas Polres Kotamobagu dan Koramil 01 Kotamobagu: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Opini WTP yang telah diterima selama 10 kali berturut-turut menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menjaga integritas dan kualitas laporan keuangannya.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, S.P, mengungkapkan kebahagiaannya, “Alhamdulillah, hari ini Pj. Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M.Si, menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peraih Opini WTP Atas LKPD 10 Kali Berturut-turut.”
BACA JUGA : PLN Genjot Infrastruktur Kelistrikan: Kapasitas Listrik Nasional Mencapai 72.976,30 Megawatt
Turut hadir dalam acara ini adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani, serta sejumlah Kepala Daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Penghargaan ini juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, terutama dalam hal transfer ke daerah, pada tahun 2023. Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya di tahun 2024 untuk mencapai standar keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.***
